Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018.
Beberapa pertimbangan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ialah sebagai berikut:
a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, semenjak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 perihal Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam banyak sekali sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui jadwal yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
c. bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempumakan dan direvitalisasi organisasi, kiprah dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sanggup efektif menjalankan kiprah dan fungsinya;
d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perihal Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
e. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, abjad b, abjad c, dan abjad d, perlu memutuskan Peraturan Presiden tentang
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
Berikut ialah tautan d0wnl0ad Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 perihal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Berikut ialah kutipan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tersebut:
BAB I KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Sadan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP ialah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pimpinan ialah Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.
3. Dewan Pengarah ialah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang mempunyai kiprah untuk memperlihatkan kode dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
4. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala ialah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
5. Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala ialah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibuat BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
(2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 3
BPIP mempunyai kiprah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memperlihatkan rekomendasi menurut hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Kedua Fungsi
Pasal4
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan garis-garis besar haluan Pancasila dan peta jalan pembinaan Pancasila;
c. penyusunan dan pelaksanaan planning kerja dan jadwal pembinaan ideologi Pancasila;
d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan taktik untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kemen terian / lem baga, pemerin tahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
h. pengkajian bahan dan metodologi pembelajaran
Pancasila;
1. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
J. penyusunan standardisasi pendidikan dan pembinaan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5
Susunan organisasi BPIP terdiri atas:
a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
1. Ketua; dan
2. Anggota.
b. pelaksana, yang terdiri atas:
1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan
Pengawasan Regulasi;
6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
Bagian Kedua
Dewan Pengarah
Pasal 6
(1) Dewan Pengarah mempunyai kiprah memperlihatkan kode kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan hasil pembahasan dalam rapat Dewan Pengarah.
(3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 7
Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 (sebelas)
orang, yang terdiri atas unsur:
a. tokoh kenegaraan;
b. tokoh agama dan masyarakat; dan
c. tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.
Pasal8
Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui prosedur internal Dewan Pengarah.
Pasal9
( 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengarah dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Khusus.
(2) Staf Khusus Dewan Pengarah berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah.
(3) Ketentuan mengenai kiprah Staf Khusus Dewan Pengarah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 10
Dalam hal tertentu, Ketua Dewan Pengarah sanggup membentuk satuan kiprah khusus untuk membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas.
Pasal 11
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sanggup membentuk Dewan Pakar.
(2) Ketentuan mengenai kiprah Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 12
( 1) Untuk memperlihatkan derma teknis dan
administratif kepada
Dewan Pengarah dibentuk
Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bab dari unit organisasi Sekretariat Utama.
(2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 13
Kepala mempunyai kiprah memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
Pasal 14
( 1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan kode dari Ketua Dewan Pengarah.
(2) Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala sanggup membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya sesudah berkonsultasi dan menerima persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
Bagian Keempat
Wakil Kepala
Pasal 15
(1) Wakil Kepala mempunyai kiprah membantu Kepala dalam melaksanakan kiprah memimpin BPIP.
(2) Ketentuan mengenai kiprah Wakil Kepala diatur dengan Peraturan BPIP.
Bagian Kelima
Sekretariat Utama
Pasal 16
(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 17
Sekretariat Utama mempunyai kiprah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian derma administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.
Pasal 18
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi acara di lingkungan BPIP;
b. koordinasi penyusunan rencana, program, acara dan anggaran di lingkungan BPIP;
c. pembinaan dan pemberian derma administratif yang mencakup ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d. pembinaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- ajakan serta pelaksanaan advokasi hukurn;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/
jasa;
g. pelaksanaan pengawasan in tern al di lingkungan BPIP; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Pimpinan.
Pasal 19
( 1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
( 4) Dikecualikan dari keten tuan se bagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
Pasal 20
Salah satu Biro pada Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) menjadi Sekretariat Dewan Pengarah yang mempunyai kiprah membantu dan memfasilitasi Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugas.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
Pasal 21
(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dipimpin
oleh Deputi.
Pasal22
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan mempunyai tugas
melaksanakan jadwal strategis hubungan antar
lembaga, sosialisasi, komunikasi, pembinaan ideologi Pancasila.
dan Janngan
Pasal23
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi, menyelenggarakan fungsi: dan Jaringan
a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi jadwal strategis dan jadwal kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
b. pengoordinasian re lawan gerakan kebajikan
Pancasila;
c. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
d. pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, lembaga diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
e. pengembangan komunikasi dengan media massa;
f. peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan
pemerintahan daerah;
g. pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam
rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 24
(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) s3ki dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
Pasal 25
(1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan
Regulasi dipimpin oleh Deputi.
Pasa 26
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mempunyai kiprah melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
Pasal 27
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi:
Demikian goresan pena perihal