Download Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Program Kerja (Pokja) Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama
Kelompok Kerja (Pokja) Sertifikasi Guru Pada Kementerian Agama Berdasarkan KMA Nomor 141 Tahun 2018 memiliki pertimbangan sebagai berikut:
a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi guru pada Kementerian Agama, perlu dibuat kelompok kerja kegiatan sertifikasi guru;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai bisa dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kiprah sebagai kelompok kerja kegiatan sertifikasi guru;
c. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a dan abjad b, perlu memutuskan Keputusan Menteri Agama perihal Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama;
Berikut ialah tautan Download Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Program Kerja (Pokja) Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama:
Berikut ialah kutipan dari KMA Nomor 141 Tahun 2018 perihal Kelompok Kerja (Pokja) Sertifikasi Guru Pada Kementerian Agama tersebut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal S tandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) se bagaimana telah bebera pa kali • diu bah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 perihal Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 perihal Tunjangan Profesi Guru dan Dasen, Tunjangan Khusus Guru dan Dasen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 perihal Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 perihal Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 perihal Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43
Tahun 2014 perihal Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 perihal Penyelenggaraan Program Sarjana (S 1) Kependidikan bagi Guru dalam J abatan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107 /U/2001 perihal Penyelenggaraan Program
Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 179 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata Satu (S 1) bagi Guru Raudhatul Athfal, Guru Madrasah, dan Guru Pendidikan Agama Islam melalui Dual Mode System;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, clan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT /2016 ten tang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 perihal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN MENTER! AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA PROGRAM SERTIFIKASI GURU PADA KEMENTERIANAGAMA.
KESATU Menetapkan Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pokja Program Sertifikasi Guru dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
1. menyiapkan, menggandakan, dan melaksanakan sosialisasi panduan dan regulasi perihal kegiatan sertifikasi guru;
2. menyiapkan data, informasi, dan dokumentasi kegiatan sertifikasi guru;
3. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dengan perguruan tinggi tinggi penyelenggara kegiatan sertifikasi guru;
4. memperlihatkan kemudahan penerbitan Nomor Registrasi Guru bagi guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi guru;
5. melaksanakan koordinasi penyaluran derma profesi guru;
6. melaksanakan monitoring dan penilaian penyelenggaraan kegiatan sertifikasi guru; clan
7. melaporkan pelaksanaan kiprah Pokja Program Sertifikasi Guru kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018
MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA,
| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM POKJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si | Sekretaris Jenderal | Pengarah |
| 2. | Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, M.A | Dirjen Pendidikan Islam | Pengarah |
| 3. | Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si | Dirjen Bimas Kristen | Pengarah |
| 4. | Drs. Eusabius Binsasi | Dirjen Bimas Katolik | Pengarah |
| 5. | Prof.Drs. I Ketut Widnya. M.A., M.Phil., Ph.D. | Dirjen Bimas Hindu | Pengarah |
| 6. | Caliadi, S.H., M.H | Dirjen Bimas Budha | Pengarah |
| 7. | Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag | Direktur GTK Madrasah | Ketua |
| 8. | Dr. H. Kidup Supriyadi, M.Pd | Kasubdit Bina GTK MI/MTs | Wakil Ketua |
| 9. | H. Mustafa Fahrni, S.Pd., M.Ed | Kepala s3ki Bina GuruMI/MTs | Sekretaris |
| 10. | H. M. Sidik Sisdiyanto, S.Ag | Kasubbag TU Dit. GTK Madras ah | WakilSekretaris |
| 1 1. | Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A | Rektor UIN SyarifHidayatullah Jakarta | Anggota |
| 12. | Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag | Rektor UIN Maulana MalikIbrahim Malang | Anggota |
| 13. | Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D | Rektor UIN Sunan KalijagaYogyakarta | Anggota |
| 14. | Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc | Kepala Biro Hukum clan KLN | Anggota |
| 15. | Prof. Dr. Moh. Isham, M.A | Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam | Anggota |
| 16. | Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag | Direktur Pendidikan TinggiKeagamaan Islam | Anggota |
| 17. | Dr. H. Imam Safei, M.Pd | Direktur Pend. Agama Islam | Anggota |
| 18. | Dr. Pontus Sitorus, S, PAK., M.Si | Direktur Pend. AgamaKristen | Anggota |
| 19. | Fransiskus Endang, S.H., M.M | Direktur Pend. AgamaKatolik | Anggota |
| 20. | Drs. Ida Bagus Gede Subawa, M.Si | Direktur Pend. Agama Hindu | Anggota |
| 21. | Drs. Supriadi, M.Pd | Direktur Pend. AgamaBuddha | Anggota |
| 22. | Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd | Kasubdit Bina GTK RA | Anggota |
| 23. | H. Kastolan, M.Si | Kasubdit Bina GTK MA/MAK | Anggota |
| 24. | Drs. H. Nurul Huda, M.Ag | Kasubdit pada Dit. Pendidikan Agama Islam | Anggota |
| 25. | Melius Lahagu, S.Pak, M.Si | Kasubdit pada Ditjen BimasKristen | Anggota |
| 26. | Dr. Aloma Sarumaha, M.A., M.Si | Kasubdit pada Ditjen BimasKatolik | Anggota |
| 27. | Dra. Desak Putu Sri Astiti, M.M | Kasubdit pada Ditjen BimasHindu | Anggota |
| 28. | M. Munir, M.Ag | Kabag Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Ditjen Pendis | Anggota |
| 29. | Drs. H. Aceng Abdul Aziz, M.Ag | Kabag Keuangan DitjenPendis | Anggota |
| 30. | Ridwan, M.Pd.I | Ka bag Perencanaan Ditj enPen dis | Anggota |
| 31. | Imam Syaukani, S.Ag., M.H | Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri dan Dokumentasi Biro Hukum dan KLN | Anggota |
| 32. | Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A | UIN Syarif HidayatullahJakarta | Anggota |
| 33, | Prof. Dr. Ali Mudhofir, M.A | UIN Sunan Ampel Surabaya | Anggota |
| 34. | Dr. Arifi | UIN Sunan KalijagaYogyakarta | Anggota |
| 35. | Dr. H. Agus Maimun, M.Pd | UIN Maulana Malik IbrahimMalang | Anggota |
| 36. | Arif Nugraha, S.Kom | JFU pada Dit. Guru clan Tenaga Kependidikan Madrasah | Anggota |
| 37. | Abdulah Hanif, S.Ag | Kasubbag TU Dit.Pendidikan Tingi KeagamaanIslam | Anggota |
| 38. | Drs. H. Nasri, M.M | Kasubbag TU Dit. Pendidikan Agama Islam | Anggota |
| 39. | Pandhit Amanvijaya, S.Ag., M.M., M.Pd.B | Kasi pada Ditjen BimasBuddha | Anggota |
Demikian goresan pena perihal