√ Pp Nomor 36 Wacana Thr Tahun 2019

TENTANG PEMBERIAN THR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL √ PP Nomor 36 Tentang THR Tahun 2019

DOWNLOAD PP NO 36 TAHUN 2O19 TENTANG PEMBERIAN THR KEPADA PNS, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN

Menimbang

a. bahwa Pemerintah menjamin kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas dedikasi kepada bangsa dan negara;
b. bahwa pemberian THR/Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
c. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a dan abjad b, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah ihwal Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ihwal Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PP NO 36 TAHUN 2O19 TENTANG PEMBERIAN THR KEPADA PNS, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRI.

4. Pejabat Negara adalah:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua tubuh peradilan, kecuali Hakim Ad Hoc;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
J. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l. Gubernur dan Wakil Gubernur;
m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Penerima Pensiun adalah:
a. pensiunan PNS;
b. pensiunan Prajurit TNI;
c. pensiunan Anggota POLRI;
d. pensiunan Pejabat Negara;
e. akseptor pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam abjad a, abjad b, abjad c, dan abjad d; dan
f. akseptor pensiun orang renta dari PNS yang tewas.

6. Penerima Tunjangan adalah:
a. akseptor tunjangan veteran;
b. akseptor tunjangan kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
c. akseptor tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan;
d. akseptor tunjangan janda/ duda dari Penerima
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, abjad b, dan abjad c;
e. akseptor tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine;
f. akseptor tunjangan anak yatim/piatu Prajurit TNI/ Anggota POLRI;
g. akseptor tunjangan Prajurit TNI/ Anggota POLRIbagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun hingga dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
h. akseptor tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI/ Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun hingga dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
i. akseptor tunjangan orang renta bagi Prajurit TNI/ Anggota POLRIyang gugur; dan
j. akseptor tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

7. Hari Raya yaitu hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

(1) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya.
(2) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk:
a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang diberhentikan sementara alasannya diangkat menjadi komisioner atau anggota forum nonstruktural;
d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRIpenerima uang tunggu; dan
e. Calon PNS.

(3) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima alasannya berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
a. PNS, Prajurit TNI,Anggota POLRI,dan Pejabat Negara paling sedikit mencakup honor pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak mencakup honor pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
b. Penerima Pensiun mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan
penghasilan; dan
c. Penerima Tunjangan sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, komplemen penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan ancaman serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan serpihan iuran dan/ a tau serpihan lain
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

( 1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sanggup dibayarkan, Tunjangan Hari Raya sanggup dibayarkan sesudah tanggal Hari Raya.

Pasal 5

(1) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan mendapatkan lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yangjumlahnya lebih besar.
(2) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan mendapatkan lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/ duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/ duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/ duda.

Pasal 6

(1) Penerima honor akses dari PNS, Prajurit TNI, Anggota
POLRI, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan honor akses pada 2 (dua)
bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2) Penerima honor dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau forum tempat PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara bekerja.

Pasal 7

(1) Penerima Pensiun akses dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun akses pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2) Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mi berlaku juga bagi:
a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
1. Menteri; dan

2. Pejabat Pimpinan Tinggi;

b. Wakil Menteri atau jabatan setingkat Wakil Menteri;

c. Staf Khusus di lingkungan kementerian;

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Hakim Ad Hoc; dan

f. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Anggaran yang diharapkan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;

2. Prajurit TNI;

3. Anggota POLRI;

4. Penerima Pensiun;

5. Penerima Tunjangan;

6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

7. pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 abjad a, abjad b, abjad c, abjad e, dan abjad f.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah;

2. Gubernur dan Wakil Gubernur;

3. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis donasi Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis donasi Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Download PP Nomor 36 Tentang THR Tahun 2019 melalui link berikut ini:

DOWNLOAD PP NO 36 TAHUN 2O19 TENTANG PEMBERIAN THR KEPADA PNS, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN

PP Nomor 36 Tentang THR Tahun 2019

Semoga sebaran gosip ini bermanfaat dan salam sukses selalu!

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONALINDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN

I. UMUM

Dalam rangka perjuangan Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu memperlihatkan komplemen penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya.
Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional. Namun demikian bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan terse but juga sebagai Penerima Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/ duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/ duda.
Penetapan Peraturan Pemerintah mi dimaksudkan untuk memperlihatkan landasan aturan bagi pelaksanaan donasi Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

II. PASALDEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "gaji pokok" yaitu honor pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- usul ihwal gaji.

Yang dimaksud dengan "tunjangan keluarga" yaitu tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ihwal gaji.

Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan" yaitu tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ten tang gaji.
Tunjangan jabatan terse but mencakup tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan "tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan" bagi PNS adalah:
a. tunjangan tenaga kependidikan;
b. tunjangan Pengganti jabatan Anggota Mahkamah Pelayaran;
c. tunjangan Panitera;
d. tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
e. tunjangan Pengamat Gunung api bagi PNS golongan I dan II; dan
f. tunjangan petugas pemasyarakatan.

Tunjangan jabatan Pejabat Negara termasuk tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara yaitu tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan tunjangan hakim.

Yang dimaksud dengan "tunjangan umum" yaitu tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ihwal gaji.

Yang dimaksud dengan "tunjangan kinerja" yaitu tunjangan yang diberikan menurut kelas jabatan dengan mempertimbangkan evaluasi reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pensiun pokok" yaitu pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ihwal pensiun.

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan" yaitu komplemen penghasilan bagi Penerima Pensiun yang alasannya perubahan pensiun pokok gres tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 4% (empat persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat (4)
Jenis tunjangan yang dimaksud dalam ayat ini antara lain:

a. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. tunjangan ancaman radiasi bagi PNS di lingkungan Sadan
Pengawas Tenaga Nuklir;

c. tunjangan ancaman nuklir bagi PNS di lingkungan Badan
Tenaga Nuklir Nasional;

d. tunjangan ancaman radiasi bagi pekerja radiasi;

e. tunjangan resiko ancaman keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
f. tunjangan pengamanan persandian;

g. tunjangan resiko ancaman keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi
pegawai negeri di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;

h. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor;
1. komplemen penghasilan bagi guru PNS; J. tunjangan khusus Provinsi Papua;
k. tunjangan dedikasi bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di kawasan terpencil;
1. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
m. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/ a tau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/ a tau wilayah perbatasan;
n. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Sadan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;

o. tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI,dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
p. penghasilan lain di luar honor pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "potongan iuran dan/atau serpihan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan" yaitu serpihan iuran dan/ a tau serpihan lain selain serpihan pajak penghasilan.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Huruf d
Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan
a tau tunjangan um um, dan/ atau tunjangan kinerja yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Huruf f

Yang dimaksud dengan "pegawai lainnya" yaitu pegawai nonPNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/ pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian/lembaga pemerintah nonkemen terian / forum negara/ forum independen/lembaga lainnya selain forum nonstruktural, termasuk pegawai lainnya pada tubuh layanan umum.

Yang dimaksud dengan "pejabat yang mempunyai kewenangan" yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai non-PNS yang diatur dalam Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden.

Contoh pegawai lainnya yaitu pegawai non-PNS pada Radio Republik Indonesia yang diamanatkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2005 ihwal Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, pegawai non-PNS pada Televisi Republik Indonesia yang diamanatkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 ihwal Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Sumber http://www.informasiguru.com